Skip to content

Ringkasan Konsep: Digitalisasi Titik Layanan Kampung dan Distrik (Aksara)

Status: DRAF v0.2 (2026-07-05) untuk review Yose. Target 4 halaman saat ditata. Lampiran surat audiensi. Bahasa mengikuti dokumen perencanaan Papua Tengah; setiap angka membawa sumbernya. Turunan 2 halaman: gunakan proposal/01_exec-summary.md (ditulis berdiri sendiri, bukan pangkasan). Visual dari proposal/gambar/: GAMBAR 1 di bagian 4, GAMBAR 2 atau 5 sebagai lampiran, GAMBAR 7 (perangkat) bila diminta detail.

1. Ringkasan

Aksara adalah sistem agen kecerdasan artifisial yang dipasang di titik layanan pemerintahan lapis pertama: kantor kampung, distrik, dan mal pelayanan publik. Warga menyampaikan kebutuhan melalui WhatsApp, suara, atau loket dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah; sistem menyusun draf dokumen resmi pada templat yang berlaku, meminta persetujuan pejabat berwenang, dan menerbitkan dokumen dengan jejak audit yang dapat diverifikasi. Pada alur surat keterangan yang saat ini memakan 14 sampai 30 hari di wilayah 3T, target rancangan kami adalah di bawah 10 menit. Sistem berfungsi tanpa konektivitas dan menyinkronkan data saat jaringan tersedia, sesuai kondisi riil kampung di Papua Tengah.

PT Abstraksi Data & Kognitek adalah badan usaha milik orang asli Papua (kategori usaha mikro kecil) yang mengusulkan kerja sama rintisan bertahap: dimulai tanpa pembebanan APBD pada 2026, dievaluasi dengan data, dan baru dianggarkan bila hasilnya terbukti.

2. Masalah yang dijawab

  1. Ombudsman RI menerima 10.846 laporan masyarakat pada 2024, naik 28 persen dari 2023; keluhan terbesar penundaan berlarut (33,86 persen) dan pemerintah daerah menjadi instansi terlapor terbanyak (45,88 persen) (Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024).
  2. Indeks SPBE nasional rata rata 3,12 dari 5 (Kemenpan RB 2024); waktu pengurusan surat di wilayah 3T berkisar 14 sampai 30 hari dengan kunjungan berulang.
  3. BAKTI mencatat 12.548 desa blank spot internet, 9.113 di antaranya di wilayah 3T; sistem berbasis portal tidak berfungsi di kondisi ini. Aksara dirancang offline-first justru untuk segmen ini.
  4. Untuk Papua Tengah: aparatur kampung dan distrik memikul kewajiban pelaporan (Siskeudes, Srikandi, SIPD) tanpa dukungan teknis di titik layanan; ini beban yang sama yang dicatat BPPKAD saat menyoroti lemahnya fondasi data program pada evaluasi serapan 2026.

3. Keselarasan dengan arah pembangunan Papua Tengah

  1. Tema RKPD 2027: penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah. Aksara memperkuat daya saing daerah dari sisi tata kelola: pelayanan lebih cepat, terdokumentasi, dan berbasis data.
  2. Enam program prioritas strategis (Musrenbang Otsus, Nabire, 8 Agustus 2025): Aksara menyentuh langsung prioritas pendidikan untuk semua (dukungan operator sekolah), warga berdaya dan lapangan kerja (percepatan NIB bagi UMKM), serta hidup aman dan bermartabat (kepastian layanan administrasi bagi setiap warga).
  3. Arahan Gubernur mengenai pembangunan berbasis data dan hasil: setiap dokumen yang diterbitkan Aksara menghasilkan rekam audit; agregatnya menjadi data layanan per titik yang siap dipadukan dengan SADAR Papua Tengah sebagai bahan perencanaan Bapperida.
  4. RIPPP: selaras misi Papua Cerdas (kapasitas aparatur dan layanan pendidikan) dan Papua Produktif (kemudahan berusaha).
  5. Kedaulatan budaya: mendukung penggunaan bahasa daerah di kanal layanan dan tunduk pada tata kelola persetujuan komunitas untuk data budaya, sejalan dengan pelibatan masyarakat adat dalam penyusunan program Otsus.

4. Cara kerja singkat

Empat komponen (GAMBAR 1 terlampir): (1) perangkat sederhana di titik layanan yang berfungsi offline; (2) lapisan eksekusi deterministik yang memastikan dokumen resmi hanya lahir dari templat sah, gerbang validasi, dan tanda tangan elektronik, bukan dari keluaran bebas model AI; (3) kerangka persetujuan berjenjang, termasuk persetujuan pejabat melalui WhatsApp atau tombol sidik jari; (4) kanal metadata audit untuk pengawasan. Permintaan yang tidak memenuhi syarat ditolak dengan kode alasan yang tercatat; kemampuan menolak dengan benar kami perlakukan setara pentingnya dengan kemampuan mengabulkan.

Status kejujuran: perangkat lunak inti dan demonstrasi alur berjalan; angka kinerja adalah target rancangan yang akan diverifikasi bersama pada pilot, bukan hasil terukur. Klaim kami hanya sejauh yang bisa kami tunjukkan langsung di ruang audiensi.

5. Bentuk kerja sama yang dimohonkan

Tahap 1 (2026, tanpa pembebanan APBD): perjanjian kerja sama rintisan berpayung Permendagri 22/2020 untuk uji coba di 1 sampai 2 titik layanan (kampung atau distrik) yang disepakati; seluruh biaya tahap ini ditanggung PT ADK; laporan metrik bulanan kepada Diskominfo dan Bapperida.

Tahap 2 (perencanaan 2027): bila hasil tahap 1 layak, kami memohon fungsi digitalisasi titik layanan dipertimbangkan masuk PPAS 2027 pada perangkat daerah pengampu (arah Smart Province Diskominfo) dan usulan RAP Otsus melalui SIPPP sesuai fokus pelayanan publik. Pengadaan mengikuti mekanisme yang berlaku (katalog elektronik); kami hadir sebagai penyedia UMK orang asli Papua yang produknya tayang dan bersaing terbuka.

6. Ukuran keberhasilan tahap rintisan

Disepakati di awal bersama perangkat daerah, contoh: waktu proses per jenis surat; jumlah dokumen per bulan; tingkat penolakan tervalidasi beserta alasannya; kepuasan warga; keandalan perangkat pada listrik dan jaringan setempat. Semua metrik dilaporkan apa adanya, termasuk kegagalan.

7. Profil pengusul

PT Abstraksi Data & Kognitek, badan usaha perseorangan (UMK), Jayapura. Pendiri: Yose Marthin Giyay, orang asli Papua (Mee, Deiyai), insinyur AI dengan pengalaman membangun sistem agen untuk klien enterprise Eropa di bawah rezim GDPR, sarjana Fisika Michigan State University (beasiswa Pemerintah Provinsi Papua), riset NLP bahasa daerah di tujuh wilayah etnis Papua sejak 2024, tercatat pada PIDI Digdaya 2026 Top 800 kategori Profesional. Seluruh komponen inti dirilis sebagai perangkat lunak terbuka; hasil pendanaan publik tetap menjadi barang publik.

Kontak: [email] | [telepon] | github.com/yohn-maistre